Kabar positif datang dari Amerika Serikat (AS) karena Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan batas utang negara. Biden menggambarkan kesepakatan ini sebagai kabar baik bagi rakyat Amerika, karena menghilangkan ancaman serius terhadap kegagalan pembayaran utang dan melindungi pemulihan ekonomi yang bersejarah. Namun, kesepakatan ini masih perlu disetujui oleh Kongres AS sebelum diterapkan.
Goldman Sachs memprediksi bahwa kenaikan batas utang akan mengakibatkan Kementerian Keuangan AS mengeluarkan Treasury Bill senilai US$ 600 miliar – US$ 700 miliar dalam beberapa pekan ke depan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko likuiditas di pasar, dan Goldman Sachs menyatakan bahwa dampaknya setara dengan kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin.
Dengan likuiditas yang ketat, terdapat risiko kenaikan suku bunga antar bank yang dapat mempengaruhi suku bunga kredit. Selain itu, kemungkinan terhambatnya pergerakan pasar saham (Wall Street) juga dapat terjadi. Meskipun kesepakatan kenaikan batas utang seharusnya mendorong kenaikan nilai saham di Wall Street, namun kemungkinan terhambatnya likuiditas dapat menghambat kenaikan tersebut.
Selain itu, terdapat risiko gangguan pada perekonomian, terutama jika Kongres menyetujui kenaikan batas utang mendekati tanggal dimana pemerintah AS akan kehabisan uang. Council of Economic Adviser (CEA) telah memetakan tiga kemungkinan dampak ekonomi dari situasi tersebut.
Apabila tidak terjadi kegagalan pembayaran utang namun menghadapi risiko yang dekat, dampaknya akan cukup buruk, termasuk pemutusan hubungan kerja massal, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan tingkat pengangguran. Selain itu, CEA juga memprediksi dampak dari kegagalan pembayaran utang, baik yang bersifat sementara maupun berlarut-larut.
Sumber: CEA, The White House
Selain risiko tersebut, lembaga pemeringkat surat utang, Fitch Ratings, telah memberikan peringatan bahwa peringkat kredit AS dapat diturunkan jika tidak ada kenaikan batas utang. Penurunan peringkat kredit dapat berdampak negatif pada pasar keuangan, seperti yang terjadi pada tahun 2011 ketika AS mengalami penurunan peringkat utang pertama kalinya dalam sejarah.
Dalam sudut pandang akademis, situasi ini menyoroti pentingnya stabilitas keuangan dan manajemen utang yang baik dalam sebuah negara. Ketidakpastian mengenai batas utang dan risiko kegagalan pembayaran dapat mengganggu likuiditas pasar, meningkatkan suku bunga, dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta pasar saham. Kebijakan fiskal yang bijaksana, manajemen risiko yang efektif, dan kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Perlu diambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan keuangan negara, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang.
Untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan keuangan negara, beberapa langkah-langkah yang perlu diambil antara lain:
- Pengelolaan Utang yang Bijaksana:
Pemerintah perlu melakukan pengelolaan utang yang efektif dengan mengatur besaran utang yang memadai dan mempertimbangkan kemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang. Pemerintah harus memiliki strategi yang jelas untuk mengelola utang, termasuk mengendalikan defisit anggaran dan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.
- Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan:
Pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pendapatan negara, memperbaiki efisiensi pengeluaran, dan mengurangi pemborosan. Langkah-langkah seperti reformasi perpajakan, pengendalian belanja publik yang efektif, dan diversifikasi sumber pendapatan dapat membantu memperkuat dasar keuangan negara.
- Transparansi dan Akuntabilitas:
Penting bagi pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ini mencakup pengungkapan yang jelas tentang kebijakan fiskal, penerimaan dan pengeluaran publik, serta pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana publik. Transparansi yang baik membantu menciptakan kepercayaan publik dan membatasi risiko korupsi.
- Diversifikasi Sumber Pendapatan:
Meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan negara dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau sumber pendapatan tertentu. Pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi yang beragam, memperluas basis pajak, atau mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya alam yang dimiliki negara.
- Pengelolaan Risiko:
Pemerintah harus memiliki rencana pengelolaan risiko yang baik, termasuk mengantisipasi risiko ekonomi, keuangan, dan geopolitik yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan negara. Ini melibatkan identifikasi risiko, pengembangan strategi pengurangan risiko, dan pelaksanaan tindakan pencegahan yang tepat.
- Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan:
Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan, seperti bank sentral, untuk mengkoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter. Kerja sama yang baik dengan lembaga keuangan dapat membantu menjaga stabilitas keuangan negara dan mencegah ketidakseimbangan yang berpotensi merusak.
- Edukasi dan Kesadaran Publik:
Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya stabilitas keuangan dan peran masing-masing individu dalam menjaga keuangan negara. Pendidikan keuangan yang baik dan kampanye kesadaran publik dapat membantu mengubah perilaku konsumen, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan keuangan negara.
Langkah-langkah di atas bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kokoh dalam mengelola keuangan negara, menjaga stabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan keuangan negara.